GREAT Institute Nilai Pidato Prabowo di WEF Davos 2026
GREAT Institute menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, sebagai penegasan posisi Indonesia di panggung global. Indonesia dinilai tidak sekadar hadir sebagai peserta forum internasional, tetapi juga sebagai penyampai gagasan dan arah kebijakan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto, menyebut pidato Presiden Prabowo mencerminkan upaya sadar membawa Prabowonomics sebagai kerangka pemikiran ekonomi yang berangkat dari pengalaman negara berkembang, namun tetap relevan dalam diskursus global.
“Pidato Presiden Prabowo di Davos tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi menekankan stabilitas, kedaulatan ekonomi, dan pembangunan manusia sebagai fondasi utama keberlanjutan ekonomi nasional maupun global,” ujar Sudarto, Sabtu (24/1/2026).
Baca Juga:
Martial Law: Pengertian, Dasar Hukum, dan DampaknyaOleh:
Rajabotak
Soroti Ketidakpastian Global dan Komitmen Pengentasan Kemiskinan
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti kondisi dunia yang tengah menghadapi ketidakpastian akibat konflik geopolitik, krisis energi dan pangan, serta rapuhnya rantai pasok global. Dalam situasi tersebut, Prabowo menegaskan bahwa perdamaian, stabilitas, dan tata kelola yang kuat merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia, menjadikan agenda sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi ekonomi nasional.
Pembangunan SDM Jadi Pilar Prabowonomics
GREAT Institute menilai penekanan Presiden terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai pesan kunci dalam pidato tersebut. Komitmen terhadap pendidikan, digitalisasi sekolah, serta peningkatan kualitas manusia Indonesia dinilai menunjukkan bahwa Prabowonomics tidak hanya berorientasi pada indikator makroekonomi, tetapi juga investasi jangka panjang pada manusia sebagai aktor utama pembangunan.Permainan Terbaik kini telah tiba dengan tampilan yang memukau dengan depo 10k bisa menjadi jutawaan hanya di Rajabotak
Pendekatan ini dipandang selaras dengan kebutuhan global akan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Selain isu ekonomi dan sosial, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai fondasi ekonomi yang kredibel. GREAT Institute menilai pesan tersebut relevan dengan kebutuhan global akan rule of law yang kuat sebagai basis kepercayaan investasi dan kerja sama internasional.
“Penegakan hukum yang tegas bukan hanya isu domestik, tetapi prasyarat utama bagi kredibilitas ekonomi suatu negara di mata dunia,” lanjut Sudarto.
Peran Aktif Indonesia dalam Kerja Sama Global
Pidato Presiden Prabowo juga menampilkan kebijakan sosial sebagai bagian integral dari strategi ekonomi, termasuk program pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurut GREAT Institute, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh menggantikan kesejahteraan rakyat, melainkan harus berjalan beriringan.
Undangan Presiden Prabowo kepada para pemimpin dunia untuk berpartisipasi dalam Bali Ocean Impact Summit turut mempertegas keinginan Indonesia memainkan peran aktif dalam kerja sama global, khususnya di bidang lingkungan, keberlanjutan, dan ekonomi kelautan masa depan.
Ekonomi Konstitusional sebagai Fondasi
Bagi GREAT Institute, pidato Presiden Prabowo di Davos sejalan dengan diskursus yang telah dikembangkan dalam Great Lecture bertajuk “Prabowonomics dan Tantangan Terbesar di Era Perang Global”. Diskursus tersebut menempatkan ekonomi konstitusional, kedaulatan sumber daya, dan pembangunan manusia sebagai pilar utama kebijakan nasional.
“Prabowonomics berpotensi menjadi kontribusi Indonesia bagi pemikiran ekonomi global, selama konsistensi antara narasi internasional dan implementasi kebijakan di dalam negeri terus dijaga,” tutup Sudarto.
GREAT Institute mendorong agar momentum pidato Presiden Prabowo di Davos dijadikan pijakan untuk memperkuat konsolidasi kebijakan nasional yang berkeadilan, berdaulat, dan adaptif terhadap dinamika global.
